PPID Pembantu Kecamatan Sawoo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2920 Pasal 20

(1) PPID Pembantu bertugas :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasikepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakankebij akan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5.  mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau pada Desa, BUMD dan Badan Publik Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten masing-masing
   menjadi bahan informasi publik;
6. dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
   dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID
   Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
   

rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi:

1.  jumlah permohonan informasi publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
4. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
   beserta alasannya;
5.  rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi :
   1. jumlah keberatan yang diterima;
   2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
   pelaksanaannya;
   3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
   Informasi yang berwenang; dan
   4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
   Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh
   badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke
   pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan
   pelaksanaannya oleh badan publik;
   e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan
   layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan
   f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
   meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan
   dokumentasi.
   

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIC

dalam Pasal 36 Perbub 46 tahun 2020 disebutkan :

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi Publik kepada Pemerintah Daerahterkait secara tertulis atau
   tidak tertulis.
2. PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau PetugasInformasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan
   permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
   Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau
   melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
   Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya  permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
   a. informasiyang diminta, berada di bawah penguasaannya
   ataupun tidak;
   b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi
   dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan
   Perundang-undangan;
   c. alat penyampai dan format informasi yang akan
   diberikan; dan/atau
   d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
   informasi yang diminta.
   (8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang
   menguasai informasi yang diminta apabilainformasi yang
   diminta tidak berada di bawahpenguasaannya dan Badan
   Publik yang menerimapermintaan mengetahui keberadaan
   informasiyang diminta.
   
   (9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
   dicantumkan materi informasi yang akandiberikan.
   (10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materiyang
   dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka informasi yang dikecualikantersebut dapat
   dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
   (11) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk
   mengirimkanpemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
   ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan
   memberikan alasan secara tertulis.
   

Bagan struktur PPID Pembantu