Vaksinasi bagi Perangkat Desa dan Tenaga Pendidik

Meniddak lanjuti Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Nomor 404/4135/405.09/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk perangkat desa, Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi melalui vaksinasi. Dengan ini diberitahukan bahwa bagi perangkat desa yang belum mendapat vaksinasi Covid-19 (termasuk yang sudah didaftarkan namun mengalami penundaan karena sebab tertentu), telah dilakukan vaksinasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 9-10 Juni 2021
Jam : 08.00-12.00 WIB

Lokasi : di Puskesmas Sawoo dan Puskesmas Bondrang sesuwai wilayah Puskesmas masing-masing Peserta wajib membawa KTP dan lembar skrining

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2o2i Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2o2o Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virusus Desease 2o19 (Covid-19

Ayat(4) “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Valsins COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
b. perundaan pengberhentian layanan administrasi Pemerintahan, dan/atau
c. denda
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian,Lembaga, Pemerintah Daserah, atau badan sesuwai dengan kewenangannya”
Sanksi bagi sasaran penerima vaksin yang menolak untuk divaksin.
“Mohon Bpk/Ibu Kades mensosialisasikan khususnya kpd reka2 Perangkat Desa yg sampai saat ini menolak untuk divaksin”.adapun salinan perpres sebagai berikut : Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo VAKS KATDES 9-10 JUN
tanggapan Kepala Desa
“Mohon ijin p,camat ,dan semua lintas sektor khususnya di wil,kec,sawoo,,berdasarkan perpres tentang sasaran vaksinasi terdaftar,,setelah pelaksanaan, ada beberapa kendala di lapangan, khususnya untuk kades dan perangkat desa,, secara umum 90% mungkin lebih sudah tervaksin,,ada bebarapa kades dan perangkat desa yg belum,dgn alasan dan argumen masing masing secara indipidu,,,sekaligus menyangkut hak dan kewajiban,,,dan hasil akhir perpres sudah akan di laksanakan,,termasuk ke instansi pemdesa prayungan,,dari 16 personil, 4 belum tervaksin dgn situasi, permslhan masing masing,,
Siltap bulan juni bagi yg belum vaksin akan di tunda pencairannya,,,
Apakah sudah tdk ada solusi pemecahan mslh,,dan sekaligus di berlakukan serta merta,,,apakah selama progran vaksin untuk pelaku pemerintah baik dari unsur apapun juga sudah di berlakukan sama dgn kades dan perangkat desa,,
Untuk prayungan siltap bulan juni apabila tdk bisa semua cair,,,kesepakatan kami di tunda pencairan semuanya”
jawaban Camat :
mohon maaf sebelumnya,,,
Kita hanya melaksanakan aturan dari atas Mbah. Yang ditunda itu hanya bagi mereka yang dengan sengaja tidak ada itikad baik untuk datang ke Puskesmas dalam rangka pelaksanaan vaksin.
Di sana nanti akan discreening pra vaksin, apakah memenuhi syarat atau tidak dilakukan vaksin. Kalau memang tidak memenuhi syarat, pasti tidak akan divaksin, dan ada keterangan yang dapat dipertanggung-jawabkan berkenaan tidak dilaksanakannya vaksin.
Mohon maaf Mbah Prayungan kami hanya melaksanakan tugas sesuai perintah dari atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan nggih Mbah Lurah, utk Prayungan terutama yg menolak vaksin AstraZeneca ini mintanya divaksin adalah vaksin sinovac yg seperti kita ketahui dan sudah kita laksanakan vaksinasi untuk perangkat vaksinnya adalah vaksin aztra zeneca.. sekarang ada vaksin sinovac tp sasarannya adalah tenaga pendidik.. mohon masukannya juga apabila perangkat yg menolak AZ ini divaksin sinovac bagaimana dengan teman2x perangkat yg lain,apakah bisa menerima dengan ikhlas?🙏

Kami sebagai tim pelaksana hanya berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya… Kmd utk yg tertunda karena sakit,setelah diobati dimungkinkan untuk divaksin setelah melalui screening pemeriksaan kesehatan kembali.. terima kasih
Nuwun sewu Mbah Ketro kalau kita mengacu pada UU Tata Usaha Negara, sebenarnya perintah lisan yang disampaikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (apalagi di hadapan/disaksikan oleh orang banyak) itu sudah merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
Berkenaan perintah secara tertulis mohon maaf bukan kapasitas kami untuk mengkondisikan. Terima kasih
Foto faksinasi :

About Kecamatan Sawoo

(1. ) Kecamatan Sawoo dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ponorogo melalui Sekretaris Daerah. (2) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten : a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat menyelenggarakan fungsi : a. pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan; b. pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah; c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya; e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; f. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati; g. melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat Kecamatan, terdiri dari : 1. Sekretariat Kecamatan; 2. Seksi Tata Pemerintahan; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 6. Seksi Pelayanan Umum; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Kecamatan Sawoo memiliki wilayah kerja 14 Desa Yakni : 1. Desa Tumpuk 2. Desa Pangkal 3. Desa Tumpakpelem 4. Desa Tempuran 5. Deasa sriti 6.. Desa Temon 7. Desa Sawoo 8. Desa Prayungan 9. Desa Tugurejo 10. desa Grogol 11. desa Kori 12. Desa Ketro 13. Desa Bondrang 14. Desa Ngindeng Batas Wilayah Kerja sebelah Utara : Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sooko Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek Sebelah Barat : Kecamatan sambit

View all posts by Kecamatan Sawoo →